Pasuruan, yang terdiri dari wilayah kabupaten dan kota, telah lama menjadi simpul penting dalam jaringan transportasi di Jawa Timur. Posisi geografis yang strategis, berada di antara Surabaya dan Probolinggo serta memiliki akses ke jalur pantura dan selatan Jawa, menjadikan Pasuruan sebagai wilayah transit sekaligus pusat distribusi barang dan jasa.

Awal Perkembangan Transportasi di Pasuruan

Pada masa kolonial Belanda, Pasuruan telah memiliki jalur kereta api dan pelabuhan kecil yang mendukung perdagangan hasil bumi, seperti kopi, tembakau, dan gula. Inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan transportasi di wilayah tersebut. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, perhatian terhadap pengembangan infrastruktur transportasi mulai ditingkatkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Pada era awal kemerdekaan, Kementerian Perhubungan menjalankan perannya melalui pembentukan satuan kerja dan perwakilan teknis di daerah. Di Pasuruan, peran ini diemban bersama oleh Dinas Perhubungan setempat yang dibentuk di bawah struktur pemerintahan daerah.

Integrasi dan Modernisasi Transportasi

Memasuki era pembangunan nasional di masa Orde Baru, sektor perhubungan di Pasuruan mengalami perkembangan signifikan. Kementerian Perhubungan melalui kebijakannya mendukung pembangunan terminal angkutan, revitalisasi stasiun kereta api, serta modernisasi sistem pengujian kendaraan bermotor. Pasuruan juga mulai dikenal sebagai jalur industri dan logistik penting, terutama dengan berkembangnya kawasan industri di sepanjang jalur Surabaya - Probolinggo.

Transportasi laut pun turut dikembangkan, terutama pelabuhan kecil yang mendukung aktivitas nelayan dan perdagangan lokal. Dalam fase ini, kolaborasi antara pusat dan daerah mulai diperkuat, termasuk dalam hal pembinaan SDM, pengawasan lalu lintas, dan pembenahan trayek angkutan umum.

Perkembangan Era Reformasi dan Digitalisasi

Setelah era reformasi, Kementerian Perhubungan meningkatkan peran strategisnya melalui desentralisasi urusan pemerintahan, termasuk di sektor transportasi. Dinas Perhubungan di Kota dan Kabupaten Pasuruan mendapat pendelegasian wewenang untuk mengatur lalu lintas lokal, terminal, dan pelayanan uji kendaraan (KIR), namun tetap berada dalam kerangka regulasi nasional Kemenhub.

Pada era digital, Kemenhub mendorong Dishub Pasuruan untuk menerapkan sistem digitalisasi layanan, seperti e-KIR, informasi trayek online, dan sistem pemantauan kendaraan umum berbasis GPS. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan terukur.

Peran Strategis Kemenhub Saat Ini

Saat ini, Kementerian Perhubungan tetap menjadi mitra utama daerah dalam penyusunan kebijakan transportasi, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik. Fokus diarahkan pada pembangunan transportasi yang berkelanjutan, aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Pasuruan, termasuk dalam sektor industri, pariwisata, dan konektivitas antarwilayah.

Penutup

Sejarah kehadiran Kementerian Perhubungan di Pasuruan merupakan bagian integral dari perjalanan pembangunan nasional di sektor transportasi. Melalui kerja sama yang erat antara pusat dan daerah, Pasuruan terus bergerak maju sebagai simpul penting transportasi yang menghubungkan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya di Jawa Timur.